PELATIHAN PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS

BUKU PANDUAN MENJADI PARALEGAL

http://tinyurl.com/bukulkbh

PENDIDIKAN KHUSUS PARALEGAL LKBH PERMAHI BREVET HUKUM PERSELISIHAN PERBURUHAN

* TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS PARALEGAL LKBH PERMAHI
DEFINISI PARALEGAL SECARA GRAMATIKAL ADALAH ORANG – ORANG YANG DILATIH SECARA KHUSUS UNTUK MEMILIKI KEMAMPUAN DASAR SERTA PENGETAHUAN DASAR DALAM PEMBERIAN BEBERAPA TINDAKAN HUKUM NAMUN BERADA DI BAWAH SUPERVISI SEORANG ADVOKAT. DALAM DEFINISI TERSEBUT, PARALEGAL TIDAK HANYA TERBATAS PADA MAHASISWA HUKUM ATAU SARJANA HUKUM NAMUN JUGA MASYARAKAT UMUM YANG MEMANG DILATIH SECARA KHUSUS UNTUK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBANTU PEKERJAAN SEORANG ADVOKAT. DALAM KONTEKS INI PARALEGAL PUNYA KEDUDUKAN YANG SAMA SEPERTI PARAMEDIS YAITU MANTRI, BIDAN, ATAU PERAWAT YANG TETAP TIDAK BISA MENGGANTIKAN FUNGSI SENTRAL DARI SEORANG DOKTER.

PARALEGAL TIDAK HANYA DITEMUKAN DALAM ORGANISASI BANTUAN HUKUM NAMUN JUGA DAPAT DITEMUKAN DALAM FIRMA – FIRMA HUKUM RAKSASA. MUNGKIN ADA YANG PERNAH MEMBACA SALAH SATU NOVEL DARI JOHN GRISHAM, STREET LAWYER, DISITU ADA SEDIKIT CERITA TENTANG PARALEGAL DAN PEKERJAAN APA SAJA YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PARALEGAL. DI INDONESIA SENDIRI PARALEGAL MEMILIKI KEDUDUKAN YANG CUKUP UNIK, DI MASA LALU IA LEBIH DIKENAL DENGAN POKROL BAMBU. POKROL BAMBU DULU DI ADAPTASI UNTUK MENJEMBATANI KEKURANGAN TENAGA ADVOKAT YANG MASIH SANGAT SEDIKIT JUMLAHNYA DI INDONESIA.

SAAT INI BANYAK TERJADI PERMASALAHAN HUKUM MENYANGKUT HUKUM PERSELISIHAN PERBURUHAN, DIMANA BURUH BUTA HUKUM SELALU MENJADI KORBAN DARI KESEWENANG-WENANGAN PERUSAHAAN, PADAHAL HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA BURUH DAN PERUSAHAAN TELAH DIATUR DENGAN BAIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEHINGGA SANGAT TIPIS SEKALI BEDA ANTARA BEKERJA DENGAN DIPERBUDAK, DIPERPARAH DENGAN BERBAGAI REVISI PERATURAN PERUNDANGAN YANG SELALU MENDUKUNG PERUSAHAAN APALAGI INTEGRITAS LEGISLATIF SAAT INI SANGAT DIRAGUKAN UNTUK MENDUKUNG PERJUANGAN BURUH.

LKBH PERMAHI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS ADVOKASI MEMBANTU MASYARAKAT BUTA HUKUM, BURUH DAN PARA PENCARI KEADILAN MEMBUTUHKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MUMPUNI DALAM SEGI KAPASITAS DAN KUALITAS KEILMUAN SEHINGGA DIPERLUKAN PENDIDIKAN KHUSUS PARALEGAL BIDANG HUKUM PERSELISIHAN PERBURUHAN.


* NARASUMBER DAN INSTRUKTUR :
1. CHAIRIL SYAH. S.H. - ADVOKAT , FOUNDER KANTOR HUKUM CHAIRIL SYAH & PARTNER, DEWAN PEMBINA YLBHI (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA), DEWAN PENDIRI ISHI (IKATAN SARJANA HUKUM INDONESIA), ANGGOTA IKATAN ALUMNI PERMAHI, (DALAM KOMFIRMASI);

2. DWIYANTO PRIYANTONO. S.H. - ADVOKAT, FOUNDER & MANAGING PARTNERS KANTOR HUKUM PRIHARTONO & PARTNERS, DEWAN NASIONAL PBHI (PUSAT BANTUAN HUKUM INDONESIA), KETUA UMUM DPC IKADIN (IKATAN ADVOKAT INDONESIA) JAKARTA PUSAT, KETUA DPN PERADI (PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA), SEKJEND IKATAN ALUMNI PERMAHI (DALAM KOMFIRMASI);

3. ERLANGGA KURNIAWAN. S.H. - ADVOKAT, FOUNDER KANTOR HUKUM ERLANGGA & CO,  DEWAN PENASEHAT LKBH PERMAHI PUSAT ;

4. SYUKNI TUMI PENGATA. SH. - ADVOKAT KANTOR HUKUM EKUATOR JAKARTA, MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIV. PANCASILA, DIREKTUR PUSAT LKBH PERMAHI;


* MATERI :
1. SURAT KUASA KHUSUS & SURAT GUGATAN PERBURUHAN
2. PERANCANGAN DAN ANALISA PERJANJIAN KERJA, PERJANJIAN KERJA BERSAMA,
3. LEGAL OPINI & LEGAL DUE DILIGENCE TERHADAP KASUS PERBURUHAN
4. HUKUM ACARA PERSELISIHAN PERBURUHAN


* FASILITAS :
1. SNACK PAGI
2. MAKAN SIANG
3. COFFEE BREAK
4. SERTIFIKAT BREVET PENDIDIKAN KHUSUS PARALEGAL LKBH PERMAHI - HUKUM PERSELISIHAN PERBURUHAN
5. MATERI WORKSHOP


* PELAKSANAAN PENDIDIKAN AKAN DIINFORMASIKAN KEPADA CALON PESERTA YANG TELAH MENGISI FORMULIR INI VIA EMAIL DAN  SMS


* UNTUK INFORMASI DAN PERTANYAAN DAPAT DISAMPAIKAN KE :
DIREKTUR PUSAT LKBH PERMAHI, SDR. SYUKNI TUMI PENGATA.
TELP. 021-9702 7828
HP. 0857 1179 1468
EMAIL : HUMAS.DPPLKBHPERMAHI@GMAIL.COM
FACEBOOK : HUMAS DPP LKBH PERMAHI

PENDAFTARAN ONLINE DI : http://tinyurl.com/salam-permahi

Cicak Nguntal Boyo

LIRIK : Cicak Nguntal Boyo
BY CHEBOLANG


ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
INI CERITA NEGERI BEDEBAH
PEMIMPINYA HIDUP MEWAH
TAPI RAKYATNYA MAKAN SUSAH
HASIL DARI MENGAIS SAMPAH
DI NEGERI PARA BEDEBAH
YANG BAIK DAN BERSIH BISA SALAH
KEBOHONGAN ITU LUMRAH
RAKYAT KECIL HANYA BISA PASRAH
BUBRAH! PARAH!
BUBRAH! PARAH! BUBRAH!
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
http://jokosupriyanto.com
RAKYAT MENCARI PIMPINAN
KETEMUNYA JURAGAN
RAKYAT MENCARI IMAM, YA IMAM
KETEMUNYA TUAN
MAKA JANGAN-LAH JANGAN HERAN
JIKA ADA MAFIA DI PERADILAN
JUAL BELI PASAL DAN HUKUMAN
YANG KUAT BAYAR PASTI MENANG
KATANYA JAMAN SUDAH REFORMASI
TAPI HUKUM MASIH BISA DIBELI
JADI BARANG DAGANGAN, OBYEK KORUPSI
NGGAK PUNYA MALU DAN HARGA DIRI
http://jokosupriyanto.com
KALIAN KIRA SELAMANYA RAKYAT KITA BODOH
JIKA RAKYAT MARAH TIRANI PASTI AKAN ROBOH!
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
BIBIT ITU TUNAS
CANDRA ITU SINAR
YANG MENJADI SIMBOL
TEGAKNYA KEADILAN
LANGKAH KECIL TELAH DIMULAI
DARI BAYI BERNAMA DEMOKRASI
KEADILAN TAK BISA DITAWAR LAGI
KEPASTIAN HUKUM ADALAH HARGA MATI
MUNGKIN KITA CAPEK REVOLUSI
MUNGKIN KITA BOSAN DEMONSTRASI
TAPI JANGAN PERNAH BERHENTI
PALING TIDAK TUNJUKAN RASA PEDULI
UNTUK INDONESIA YANG KITA CINTAI
http://jokosupriyanto.com
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO

Good Government to be Good Governance

"Good Government to be Good Governance"
oleh Suhendar (Sekretaris Cabang DPC PERMAHI Tangerang);

SIDANG PUTUSAN PERKARA CLASS ACTION PERMAHI VS DPR RI

Salam PERMAHI !

Kami Informasikan kepada Rekan-rekan PERMAHI bahwa Sidang Putusan Perkara Class Action PERMAHI Vs. PERMAHI dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011 di Ruang Sidang 303 Lantai 2, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.

Bagi rekan-rekan yang hadir agar komfirmasi terlebih dahulu kepada Dir. LKBH Pusat, Syukni Tumi Pengata, No Hp. 085263271520.

Dikarenakan biasanya Tergugat selalu datang siang, (walaupun jadwal sidang Pukul 09.00 WIB), maka untuk tidak merugikan rekan-rekan untuk waktunya yang berharga, kami anjurkan agar datang ke PN Jakpus pada jam 13.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, Terima Kasih atas perhatiannya.

MAPERCA PERMAHI BALI TAHUN 2011

A World Without Lawyer - - - Can You Imagine that ?

Bagaimana Dunia tanpa Pengacara ?
Dapatkah anda membayangkannya ?
Video ini menunjukkan betapa pentingnya Pengacara untuk Kehidupan Manusia.
Walaupun Anda tidak mengetahuinya.


How the World without a lawyer?
Can you imagine?
This video shows how important the Lawyers for Human Life.
Although you do not know.

PELATIHAN PEMBUATAN SURAT GUGATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - Phase 1

Salam PERMAHI,


Kepada Yth,
Rekan-rekan Anggota PERMAHI dan Mahasiswa Hukum

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan rangkaian peningkatan kapasitas dan kualitas keilmuan praktek hukum, maka kami mengajak Rekan-rekan untuk dapat hadir dalam Pelatihan pembuatan surat gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial - Phase 1, yakni pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Maret 2011
Jam  : 21.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Markas 303 , Jl, T.B. Simatupang

Untuk komfirmasi kehadiran mohon menghubungi Bung Patar Aritonang, Wakil Direktur LKBH PERMAHI Pusat, Hp. 0813 6150 2243

Terima Kasih,

Hormat Kami,
LKBH PERMAHI Pusat

ttd.
Syukni Tumi Pengata.

PERATURAN ORGANISASI NO.1/PO/III/2011 TENTANG KODE ETIK PEMBELA UMUM LKBH PERMAHI

For Download :
https://docs.google.com/document/d/1g1tSph5RLRrbg5g7mho226yw6_GOQOcU-l-VBLNHb68/edit?hl=en

SURAT UNDANGAN KE DIREKTUR LKBH PERMAHI PUSAT DARI DPC PERMAHI BOGOR

Nomor      : 06/MAPERCA_V/DPC-PERMAHI-BOGOR/Und/III/2011

Lampiran   : -

Perihal    : Undangan Narasumber

                                             Bogor, 20 Maret 2011

Kepada

Yth. Direktur LKBH DPP PERMAHI

Sdr. Syukni Tumi Pengata, S.H.

  di Tempat

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan kepada Saudara semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Masa Perkenalan Calon Anggota Angkatan Ke-V (MAPERCA V) DPC PERMAHI BOGOR, dengan tema “RAISE Ourselves Up! (Representative, Adaptable, Integrity, Solidarity and full of Enthusiasm)”, yang merupakan rangkaian kegiatan perkenalan, pembekalan dan pelantikan anggota baru PERMAHI, yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal  : Jumat - Minggu, 25 - 27 Maret 2011

Tempat         : Villa Ersa Cisarua – Bogor

Waktu          : Pkl. 07.00 WIB (25 Maret 2011) – 
                 Pkl. 13.00 WIB (27 Maret 2011)

Maka kami selaku panitia pelaksana yang bergerak atas nama Pengurus DPC PERMAHI Bogor, mengundang Saudara sebagai salah satu pembicara pada materi “Mengenal Lebih Dekat Unit Kerja LKBH PERMAHI”. Adapun waktu dan tempat pemberian materi yakni pada:

Hari, tanggal  : Sabtu, 26 Maret 2011

Waktu          : Pkl. 16.00 – 17.30 WIB

Tempat         : Villa Ersa Cisarua - Bogor

  

Demikian surat undangan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Saudara. Semoga kerja sama yang kita jalin senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassallammu’alaikum. Wr. Wb.

Hormat Kami,

Ketua Panitia	Sekretaris
Taruli Tua Tampubolon	R. Syafaati Humaerah Suryo

Mengetahui,

 Ketua DPC PERMAHI Bogor

 Arief Irvansyah

                             

*Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan nama/gelar

MAPERCA PERMAHI JAKARTA TAHUN 2011

MAPERCA PERMAHI MEDAN TAHUN 2011

Rapat Internal LKBH PERMAHI Pusat

Kepada Rekan-rekan Pembela Umum
LKBH PERMAHI

Sehubungan dengan telah diterimanya Proposal Acara oleh Wakil Rektor III Universitas Tama Jagakarsa mengenai pelaksanaan Seminar dan Pelatihan Advokasi bagi Mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa.

Maka rekan-rekan diundang untuk Rapat, pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 17 Maret 2011
Jam : 21.00 Wib
Lokasi : Kantor Advokat Kanda Chairilsyah, Jalan Jatipadang Raya No. 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Demikian disampaikan, Terima Kasih

Prinsip Miranda dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

MIRANDA PRINCIPLE adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal ( digunakan di hampir semua negara hukum). Indonesia sebagai negara salah satu negara hukum (rechts staat)  sangat menghormati MIRANDA PRINCIPLE ini. Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan MIRANDA PRINCIPLE telah dibuktikan dengan mengadopsi MIRANDA PRINCIPLE  ke dalam sistem Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara universal MIRANDA PRINCIPLE meliputi:    

1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan (a right to remain in silent);
2. Hak untuk menghadirkan Penasehat Hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (a right to the presence of an attorney or the right to counsel); 
3. Hak untuk disediakan Penasehat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu;   

MIRANDA PRINCIPLE, dalam praktiknya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:   

1.    MIRANDA RULE, yaitu suatu aturan yang mewajibkan polisi atau penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik antara lain:   

a.) hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya dan memberatkannya di Pengadilan;   

b.)    hak untuk menghubungi Penasehat hukum/advokat, jika ia tidak mampu maka ia berhak untuk disediakan Penasehat hukum oleh negara [vide: pasal 56 ayat (1) KUHAP;   

2.    MIRANDA RIGHT:   

a.)    hak untuk diam dan menolak menjawab segala pertanyaan polisi yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik; 

  
b.)    Hak untuk menghubungi Penasehat hukum dan mendapat bantuan hukum dari advokat bersangkutan (Pasal 54 KUHAP); 

  
c.)    Hak untuk memilih Penasehat hukumnya sendiri (vide: Pasal 55 KUHAP); dan   

d.)    Hak untuk disediakan Penasehat hukum jika tersangka “tidak mampu” (Psl.56 ayat 1 KUHAP);   

3.    MIRANDA WARNING, adalah peringatan yang harus diberikan kepada tersangka akan hak-haknya sebagaimana yang terdapat di dalam miranda rule dan miranda right di atas (Pasal 114 KUHAP), polisi tidak bisa menginterogasi tersangka di tempat kejadian, kecuali menanyakan sebatas indentitas belaka. Jika dilakukan maka hasilnya tidak sah dan tidak bisa dijadikan bukti di Pengadilan;   

Dalam hukum acara pidana Indonesia MIRANDA PRINCIPLE diakomodir  dalam Pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP. Secara khusus MIRANDA RULE  terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sbb: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB (IMPERATIF) menunjuk Penasehat hukum bagi mereka;   

Tujuan yang hendak dicapai dalam  MIRANDA RULE yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka/Terdakwa dengan hadirnya Penasehat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi Tersangka atau Terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan. Kehadiran Penasehat Hukum dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan berlangsung fair dan manusiawi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam proses peradilan dan terhindar dari pelanggaran HAM (vide: Pasal 33, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia] di samping itu adanya kontrol oleh Penasehat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan Tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan;   

Berdasarkan uraian dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka:   

a.    Dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada Tersangka/Terdakwa harus diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun atau lebih atau yang tidak mampu di-ancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak punya Penasehat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka (tersangka/terdakwa);   

b.    Pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasehat Hukum sesuai dengan kerangka Pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (undue process);   

c.    Bahwa kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa tidak bisa ditawar-tawar karena bersifat imperatif dan tidak harus menunggu atau bergantung pada inisiatif pihak keluarga terdakwa yang mencarikan Penasehat Hukum bagi terdakwa. Semua pejabat penegak hukum dalam semua tingkat proses peradilan pidana di negeri ini harus menghormati UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya tentang Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;   

*Syukni Tumi Pengata

Tentang PERMAHI

PERMAHI adalah singkatan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia.

"...PERMAHI beranggotakan individu-individu mahasiswa hukum di Indonesia ( stelsel aktif ), bukan merupakan perwakilan dari organisasi mahasiswa atau pun organisasi solial politik lainnya. PERMAHI independen, bukan afiliasi atau bagian dari kekuatan politik , sosial , kelompok atau golongan lainnya. PERMAHI bergerak dalam tataran intelektual kemahasiswaan dan merupaya menciptakan kader profesi hukum yang sesuai dengan nilai nilai kePERMAHIan, yaitu intelektual, berintegritas dan memiliki rasa cinta tanah air yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Kegiatan PERMAHI meliputi , pembekalan hukum , pengabdian sosial pada masyarakat, bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pengkajian dan pengawasan terhadap penegakan hukum ditanah air....."